Pembahasan APBD Perubahan Segera Rampung, Wali Kota Sampaikan Jawaban Atas PU Fraksi
MADIUN – Pembahasan APBD Perubahan berlanjut. Rapat Paripurna kembali digelar, Selasa (23/8). Rapat Paripurna kali ini mengusung agenda Penyampaian Jawaban Wali Kota Madiun Atas Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun Atas Raperda Tentang P-APBD Tahun Anggaran 2022. Wali Kota Madiun, Maidi dan Wakil Wali Kota Madiun, Inda Raya bergantian membacakan jawaban tersebut dalam Paripurna.
Berbagai jawaban pun mengemuka. Salah satunya, tanggapan wali kota atas program pengentasan kawasan kumuh. Pemerintah menambah anggaran pengentasan kawasan kumuh sekitar Rp 1 miliar dalam APBD Perubahan tahun ini. Hal itu dilakukan untuk menuntaskan kawasan kumuh di Kota Madiun.
‘’Untuk kawasan kumuh ini ada program Kotaku dari APBN. Setiap titik anggaran sekitar Rp 750 juta. Baik itu untuk pavingisasi, drainase, ataupun jambanisasi. Tetapi tentu saja itu masih kurang,’’ kata Wali Kota Maidi.
Karenanya, Pemerintah Kota Madiun menambah anggaran penanganan kawasan kumuh dari APBD. Harapannya, dapat melanjutkan program Kotaku tersebut. Wali kota tak ingin hanya sebagian masyarakat yang menikmati pembangunan. Sementara lainnya, harus menunggu tahun anggaran selanjutnya.
‘’Jadi yang seneng jangan hanya yang mendapat pembangunan. Bisa menikmati. Yang lainnya harus menunggu. Kita tambah agar bisa dikerjakan bersamaan tahun ini,’’ jelasnya.
Kawasan kumuh menjadi prioritas lantaran berkaitan dengan banyak hal. Salah satunya, kesehatan. Seperti diketahui, kumuh identik dengan sumber penyakit. Karenanya, harus dibersihkan. Kawasan kumuh tidak hanya harus bersih, tetapi juga nyaman dan indah.
‘’Semua punya hak yang sama. Harus sama-sama bisa menikmati hasil pembangunan. Kenapa kumuh, karena kumuh kan sumber penyakit maka ini menjadi prioritas,’’ pungkasnya. (nanda/agi/diskominfo)